Ketentuan Seputar Permohonan Ijin Pertambangan Rakyat (IPR)

Izin Pertambangan Rakyat (IPR) – Selain pertambangan yang dikelolah oleh perusahaan besar dengan luas wilayah hingga 100.000 hektar, juga tedapat pertambangan yang dikelolah secara mandiri oleh masyarakat. Baik peorangan atau kelompok.

Peraturan mengenai pertambangan yang dikelolah rakyat ini juga telah diatur oleh pemerintah baik dalam peraturan perundang-undangan mupun melalui peraturan menteri terkait.

Salah satu syarat utama dalam melakukan aktifitas pertambangan oleh rakyat adalah memiliki izin pertambangan yang diberikan khusus untuk penambangan rakyat (IPR).

Izin Pertambangan Rakyat

aturan seputar IPR
Izin pertambangan rakyat via wikipedia.org

Ketentuan seputar Izin Pertambangan yang dikelolah oleh rakyat (masyarakat setempat) diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 temtang pertambangan Minerba.

Pengertian Izin Pertambangan Rakyat

Izin Pertambangan Rakyat atau disingkat IPR adalah izin yang diberikan oleh pemerintah kepada rakyat dalam rangka aktifitas usaha pertambangan pada wilayah tertentu yang telah ditetapkan oleh pemerintah dengan nilai investasi yang terbatas.

Kriteria Pertambangan Rakyat

Aturan mengenai kriteria tambang rakyat telah ditentukan oleh pemerintah dalam Undang-Undang Minerba pasal 22 yakni:

  • Terdapat cadangan mineral sekunder di sungai atau diantara tepi-tepi sungai.
  • Terdapat cadangan primer batubara atau logam pada kedalam maksimal dua puluh lima meter.
  • Terdapat Endapan teras, endapan sungai purba, dan dataran banjir.
  • Luas wilayah pertambangan maksimal dua puluh lima hektar.
  • Terdapat jenis komoditas yang akan di tambang dan/atau area yang akan di tambang telah dikerjakan minimal selama lima belas tahun.

Kelompok Pertambangan Rakyat

Pengelompokan pertambangan yang dikelola baik secara perorangan atau kelompok oleh masyarakat telah diatur oleh oleh pemerintah dalam pasal 20 yakni;

  • Tambang Mineral Logam.
  • Tambang Mineral Bukan Logam.
  • Tambang Batuan.
  • Tambang Batubara.

Aturan Pemberian IPR

Aturan pemberian IPR kepada masyarakat telah diatur oleh pemerintah dengan poin-poin sebagai berikut:

  • Kewenangan pemberian atau penerbitan IPR diberikan kepada bupati atau walikota yang selanjutnya dapat dimandatkan kepada pihak kecamatan.
  • Prioritas pemberian IPR diberikan kepada penduduk setempat. Pemberian izin kepada penduduk diluar wilayah dapat dilakukan setelah mengutamakan penduduk setempat.
  • Pemberian IPR kepada penduduk setempat dapat diberikan kepada perorangan, kelompok masyarakat, dan/atau koperasi.

Wilayah Pertambangan Rakyat

Wilayah pertambangan adalah wilayah atau area dimana kegiatan pertambangan dilakukan.

Penetapan wilayah pertambangan baik lokasi maupun luas area pertambangan ditetapkan oleh pemerintah setempat berdasarkan hasil musyawarah dengan para anggota dewan kabupaten atau kota.

Luas Wilayah Pertambangan

Peratuarn tentang luas wilayah yang diizinkan untuk kegiatan pertambangan diatur dalam pasal 68 undang-undang Minerba yakni:

  • Luas wilayah pertambangan yang dikelola oleh perorangan adalah maksimal satu hektar.
  • Luas wilayah pertambangan untuk pertambangan yang dikelola oleh kelompok masyarakat adalah maksimal lima hektar.
  • Luas wilayah pertambangan untuk pertambangan yang dikelola oleh koperasi adalah maksimal sepuluh hektar.

Jangka waktu IPR

Masa berlaku IPR rakyat adalah maksimal lima tahun dan dapat diperpanjang kembali setelah masa berlaku habis.

Hak dan Kewajiban Pemegan Izin pertambangan Rakyat

Aturan mengenai hak dan kewajiba pemegang IPR telah ditentukan oleh pemerintah dalam perundang-undangan Minerba pasal 69, 70, dan 71.

Hak Pemegang IPR

Seorang atau kelompok yang telah memiliki IPR memiliki hak yakni:

  • Mendapatkan pembinaan serta pengawasan dari pemerintah dalam hal keselamatan serta kesehatan kerja, teknis pertambangan, lingkungan, serta dalam hal manajemen.
  • Mendapatkan bantuan permodalan yang disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Kewajiban Pemegan IPR

Seorang atau kelompok yang telah memiliki IPR memiliki beberapa kewjiban yang harus dijalankan berdasarkan ketetapan pemrintah yakni:

  • Menjalankan aktifitas pertambangan selambat-lambatnya tiga bulan setelah IPR diterbitkan.
  • Tundak kepada aturan perundang-undangan dalam hal kesehatan dan keselamatan kerja pertambangan, aturan pengelolaan lingkungan, serta menjalankan semua standar yang berlaku.
  • Melakukan pembayaran iuran tetap dan iuran produksi.
  • Memberikan laporan terkait segala aktifitas pertambangan secara berkala kepada pemeritah setempat.
  • Menaati seluruh ketentuan dan persyaratan teknis pertambangan.
  • Melakukan pembayaran iuran tetap dan iuran produksi.
  • Memberikan laporan terkait segala aktifitas pertambangan secara berkala kepada pemeritah setempat.
  • Menaati seluruh ketentuan dan persyaratan teknis pertambangan.

Demikianlah ulasan singkat mengenai ketentuan IPR, semoga bermanfaat. Terima kasih.

Leave a Comment