Izin Usaha Pertambangan (IUP) – Pengertian, Dasar Hukum, Penggolongan, Syarat Penerbitan, Dll.

Izin Usaha Pertambangan (IUP) – Tidak jauh berbeda dengan bentuk-bentuk usaha yang lainnya, unit usaha yang bergerak di bidang pertambangan juga harus memiliki izin resmi dari pemerintah.

Pemberian izin usaha oleh pemerintah kepada perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan merupakan hal yang sangat penting.

pengertian IUP
izin usaha pertambangan via pxhere.com

Hal tersebut tidak terlepas dari dampak-dampak negatif yang mungkin ditimbulkan dari aktifitas pertambangan tersebut. Baik terhadap manusia maupun alam sekitar.

Oleh karena itu, pemerintah memegang peran yang sangat penting dalam hal pengaturan eksplorasi pertambangan dalam rangka menjaga ketersediaan serta keamanan sumber daya alam milik negara.

Hak-hak pengelolaan sumber daya alam oleh perusahaan pertambangan diatur oleh pemerintah yang salah satunya melalui penerbitan perizinan Usaha.

Izin Usaha Pertambangan (IUP)

Izin Usaha Pertambangan atau disingkat IUP adalah salah satu bentuk perizinan usaha yang diberikan oleh negara kepada perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan untuk melaksanan usaha pertambangan di wilayah hukum negara Indonesia.

Izin tersebut meliputi aktifitas penyelidikan umum, aktifitas eksplorasi, penelitian kelayakan, pembangunan konstruksi, aktifitas penambangan, pengolahan, proses pemurnian, penjualan, serta aktifitas-aktifitas pasca tambang.

Bentuk-Bentuk Izin Usaha Pertambangan (IUP)

Bentuk perizinan usaha pada bidang pertambangan di Indonesia dibagi atau diklasifikasikan menjadi tiga jenis bentuk, yakni :

  • Izin Usaha Pertambangan (IUP)
  • Izin Pertambangan Rakyat (IPR)
  • Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)

Pengelompokan IUP

Pengelompokan IUP diatur berdasarkan jenis komoditasnya. Pengelompokan tersebut yakni:

  1. Pertambangan Mineral
    • Pertambangan Mineral Radioaktif
    • Pertambangan Logam
    • Pertambangan Bukan Logam
    • Pertambangan Batuan
  2. Pertambangan Batubara

Dasar Hukum

Kewajiban untuk memiliki IUP oleh perusahaan yang akan melakuan aktifitas pertambangan didasarkan pada :

  • Undang-Undang Minerba No.4 Tahun 2009 pasal 1 angka 7 dan pasal 36 tentang pertambangan mineral dan batubata.
  • Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2010 Pasal 6 dan pasal 29 mengenai pelaksanaan aktifitas usaha yang bergerak pada bidang pertambangan mineral dan batubara.
  • Undang-undang minerba pasal 36.

Tahap-Tahap Penerbitan IUP

tahap tahap penerbitan IUP
penerbitan IUP via pixabay.com

Tahap penerbitan izin usaha pada bidang pertambangan dibagi menjadi dua tahap berdasarkan Undang-Undang Minerba No. 4 tahun 2009 pasal 36 yakni IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi.

Izin Usaha Eksplorasi adalah perizinan usaha pertambangan yang meliputi aktifitas penyelidikan umum, aktifitas eksplorasi, serta studi kelayakan.

Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi adalah izin usaha yang meliputi aktifitas konstruksi, aktifitas penambangan, aktifitas pengolahan serta pemurnian, pengangkutan penjualan.

2. Proses Perizinan

Pemberian izin untuk usaha pertambangan di Indonesia diberikan dengan mengacu pada besaran wiayah yang dapat di eksplorasi oleh perusahaan tersebut yang disebut dengan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP).

Pemberiah WIUP dapat diberikan kepada koperasi, badan usaha, bahkan kepada perorangan berdasarkan kewenangannya baik melalui proses lelang atau permohonan langsung.

Pemberian WIUP untuk usaha pertambangan nimeral logam akan diberikan melalui proses lelang, sedangkan pemberian WIUP untuk pengolahan mineral bukan logam dan batuan diberikan melalui proses permonohan kepada pemerintah berdasarkan kewenangannya.

Berikut tahap-tahap permohonan penerbitan IUP untuk aktifitas eksplorasi mineral logan serta batubara:

1. Pengajuan Permohonan

Sebelum mengajukan permohonan kepada pemerintah, suatu unit usaha pertambangan baik yang dikelola oleh koperasi, perusahaan, atau perorangan harus telah menjadi menjadi pemeng lelang.

Setelah ditetapkan menjadi pemenang lelang, maka unit usaha tesebut dapat segera mengajukan permohonan izin kepada pemerintah baik melalui mentri atau gubernur berdasarkan kewenangannya.

Selanjutnya, permohonan yang diajukan oleh pemenang lelang dengan menyertakan segala dukumen-dokumen kelengkapannya akan diverifikasi oleh petugas yang menerima permohonan.

Apabila dalam tahap verifikasi tersebut didapatkan kekurangan, maka akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.

Selanjutnya, pihak pemohon akan melengkapi semua kekuarangan persayaratan dan kembali melakukan pengajuan permohonan baru.

Apabila semua persyaratan telah dinyatakan lengkap, maka pemohon akan diberikan tanda terima. Selanjutnya, dokumen-dokumen pemohon akan dilanjutkan ke bagian teknis untuk selanjutnya dilakukan evaluasi.

2. Proses Evaluasi

Dokumen dari pihak pemohon yang telah diterimah selanjutnya akan dievaluasi pada bagian unit teknis baik dari aspek administrasi, lingkungan, teknis, hingga aspek finansial.

Apabila ditemukan kekuarangan saat proses evaluasi maka pihak pemohon akan diberikan tenggat waktu hingga 5 hari untuk melengkapi dan memperbaiki setiap kekurangan yang ditemukan saat evaluasi.

Apabila dalam jangka waktu 5 hari pihak pemohon tidak dapat melengkapi kekurangan yang dimaksud maka dokumen pemohon akan dikembalikan.

Apabila dokumen pemohon telah dinyatakan layak atau telah lulus tahap evaluasi, maka petugas pada unit teknis akan mempersiapkan surat keputusan penerbitan IUP eksplorasi dari menteri atau gubernur berdasarkan kewenangannya.

3. Tahap Penerbitan Izin

Penerbitan IUP untuk pemohon yang telah melalui tahap evaluasi akan ditandatangani oleh pihak kementrian atau gubernur masing-masing daerah berdasarkan kewenangannya.

IUP yang telah ditandatangani akan diberikan penomoran serta penanggalan berdasarkan pada tata naskah dinas terkait.

Selanjutnya, dokumen IUP asli akan diberikan kepada pihak pemohon dan salinan dari IUP tersebut akan di simpan sebagai arsip.

2. Syarat-Syarat Izin Usaha Pertambangan (IUP)

syarat-syarat izin usaha pertambangan
syarat permohonan IUP via pxhere.com

Persyarata mengenai permohonan penerbitan IUP telah diatur dalam PP No.23 tahun 2010 pasal 23 mengenai persyaratan IUP.

Dalam pasal tersebut dikatakan bahwa persyaratan IUP Eksplorasi mineral, logam dan batu bara meliputi persyaratan administratif, lingkungan, teknis, serta finansial.

1. Persyaratan Administrasi

Persyaratan administrasi sendiri dibedakan berdasarkan badan usahanya. Berikut penjabarannya:

Persyaratan administratif untuk badan usaha;

  • IUP Untuk kebutuhan ekosplorasi mineral, logam, dan batubara.
    1. Surat permohonan.
    2. Susunan dewan direksi sera pemegang saham perusahaan.
    3. Surat keterangan domisili.
  • IUP Untuk kebutuhan eksplorasi mineral bukan logam
    1. Surat permohonan.
    2. Profil lengkap perusahaan.
    3. Susunan direksi serta para pemegang saham perusahaan.
    4. Akta pendirian unit usaha pada bidang pertambangan yang telah dilegalisir.
    5. NPWP. Surat keterangan domisili.

Persyaratan administrasi untuk koperasi;

  • IUP untuk eksplorasi mineral, logam, serta batu bara.
    1. Surat permohonan.
    2. Laporan susunan pengurus.
    3. Surat keterangan domisili.
  • IUP Untuk eksplorasi mineral bukan logam dan batuan;
    1. Surat permohonan.
    2. Profil lengkap koperasi.
    3. Akta pendirian koperasi yang khusus bergerak di bidang usaha petambangan yang telah di legalisir.
    4. NPWP.
    5. Laporan susunan pengurus.
    6. Surat keterangan domisili.

Persyaratan administrasi untuk perusahaan Komoditer dan Firma;

  • Untuk eksplorasi mineral logam dan batubara;
    1. Surat Permohonan.
    2. Laporan susunan pengurus serta pemilik saham.
    3. Surat keterangan.
  • Untuk eksplorasi bukan logam dan bebatuan;
    1. Surat permohonan.
    2. Laporan profil perusahaan.
    3. Susunan pengurus dan nama-nama pemegang saham.
    4. Akta pendirian perusahaan yang bererak pada bidang pertambangan yang telah dilegalisir oleh pihak berwenang.
    5. NPWP.
    6. Surat keterangan domisili.

Persyaratan administrasi untuk perseorangan

  • Permohonan IUP untuk eksplorasi Mineral logam dan batu bara;
    1. Surat permohonan.
    2. Surat keterangan domisili.
  • Syarat permohonan IUP untuk eksplorasi bukan logam dan batuan;
    1. Surat permohonan.
    2. KTP.
    3. NPWP.
    4. Surat keterangan domisili.

2. Persyaratan Teknis

Persyaratan teknis yang di persyaratkan permohonan IUP eksplorasi:

  • Surat pernyataan serta daftar riwayat hidup tenaga ahli pertambangan dan geologi dengan lama pengalaman kerja minimal tiga tahun.
  • Gambar peta wilayah izin usaha pertambangan yang dilengkapi dengan batas-batas lintang dan bujur yang ditetapkan berdasarkan ketentuan informasi geografi yang digunakan secara nasiolnal.

3. Persyaratan lingkungan

Persyaratan lingkungan untuk permohonan IUP Eksplorasi merupakan pernyatan untuk tunduk dan patuk kepada peraturan yang telah ditetapkan dalam undang-undang pada bidang pengolahan dan perlindungan lingkungan hidup.

4. persyaratan Finansial

Persyaratan finansial yang di maksudkan sebagai kelengkapan permohonan penerbitan IUP adalah :

  • Bukti jaminan kesungguhan pelaksanaan aktifitas eksplorasi.
  • Bukti pembayaran kompensasi data informasi dari hasil lelang WIUP berdasarkan nilai penawaran lelang.

****

Itulah ulasan singkat mengenia Izin Usaha Pertambangan (IUP). Semoga bermanfaat.

Terima kasih.

Leave a Comment