Sertifikat Badan Usaha (SBU) – Pengertian, Jenis, Kualifikasi, Syarat, dll.

Sertifikat Badan Usaha (SBU) – Bisnis jasa di bidang konstruksi merupakan salah satu bisnis yang menggiurkan. Nilai bisnis yang tidak sedikit menjadikan bisnis ini menjadi banyak peminat.

Oleh karena banyaknya pengusaha baru di bidang konstruksi yang bermunculan, maka pemerintah menganggap perlu untuk membuat regulasi mengenai standarisasi perusahaan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari.

Salah satu standarisasi perusahaan di bidang jasa konstruksi yang di buat oleh pemerintah adalah dengan mewajibkan setiap perusahaan untuk memiliki sertifikat badan usaha (SBU).

Sertifikat Badan Usaha

sertifikat badan usaha
SBU via pixabay.com

Setiap perusahaan atau unit usaha yang bergerak di bidang jasa konstruksi harus memiliki bukti otentik dan sah mengenai klasifikasi dan kualifikasi yang dimiliki oleh perusahaan tersebut.

Hal tersebut telah diatur oleh pemerintah melalui penerbitan Sertifikat kelayakan Badan Usaha dibidang jasa konstruksi.

Pengertian Sertifikat Badan Usaha

Sertifikat Badan Usaha (SBU) adalah dokumen sertifikat yang diterbitkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) atau Badan Sertifikasi KADIN kepada perusahaan pengembang yang telah memenuhi persyaratan sertifikasi sebagai perusahaan pelaksana pengadaan barang dan jasa berdasarkan klasifikasi serta kualifikasi yang tercantum dalam sertifikat.

SBU merupakan bukti yang sah atas kesesuaian kualifikasi serta klasifikasi terhadap kemampuan suatu badan usaha di bidang jasa konstruksi, konsultan dan pengawasan.

Fungsi Sertifikat Badan Usaha (SBU)

SBU merupakan salah satu sertifikat yang harus dimiliki oleh setiap pelaku usaha khususnya di bidang konstruksi. SBU dapat menjadi penunjang aktivitas perusahaan, diantaranya:

  • Sebagai salah satu syarat wajib sebagai setiap perusahaan jasa konstruksi.
  • Sebagai bukti sah atas kompetensi suatu perusahaan jasa konstruksi dalam menjalankan proyek berdasarkan kualifikasi dan klasifikasinya.
  • Sebagai syarat utama dalam pengajuan permohonan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) baik nasional maupun asing.
  • Sebagai syarat kelengkapan dalam melaksanakan kerjasama kerja (joint operation) dengan perusahaan konstruksi lainnya baik dari perusahaan konstruksi Nasional maupun perusahaan konstruksi asing.
  • Menjadi syarat utama dalam pendirian badan usaha yang bergerak di bidang migas dan pertambangan.
  • Menjadi syarat untuk ikut dalam proses prakualifikasi tender hingga proses tender pada proyek pekerjaan pengadaan barang dan jasa yang diadakan oleh pemerintah, BUMN, ataupun swasta.

Jenis-Jenis SBU, Klasifikasi, Serta Kualifikasinya

macam-macam sbu beserta klasifikasi dan kualifikasinya
jenis-jenis SBU via pixabay.com

Sertifikat Badan Usaha yang dikeluarkan oleh badan sertifikasi yang diakui oleh negara dibagi menjadi tiga jenis yakni Jasa Pelaksanaan Konstruksi, Jasa Perencanaan dan pengawasan, Serta Jasa konstruksi terintegrasi. Berikut rinciannya:

1. SBU Jasa Pelaksanaan Konstruksi

SBU Jasa Pelaksanaan Konstruksi diberikan kepada perusahaan yang bergerak di bidang pelaksanaan konstruksi dengan klasifikasi meliputi bangunan gedung atau bangunan sipil, jasa instalasi elektrikal dan mekanikal, serta Jasa Pelaksanaan Konstruksi lainnya.

SBU jenis jasa Pelaksanaan Konstruksi ini berdasarkan pada dasar hukum Peraturan LPJKN mengenai Registrasi Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi, yakni Peraturan LPJKN No. 10 Tahun 2013 dan 2014.

Adapun kualifikasinya yaitu;

  • Kualifikasi Kecil meliputi K1, K2, K3.
  • Kualifikasi Menengah meliputi M1 dan M2.
  • Kualifikasi Besar Meliputi B1 dan B2.

2. SBU Untuk Jasa Perencanaan dan pengawasan Konstruksi

Sertifikat Badan Usaha untuk jasa perencanaan dan pengawasan Konstruksi diberikan kepada badan usaha dengan klasifikasi kerja yakni;

  • perencanaan arsitektur, tata ruang, dan rekayasa.
  • Pengawasan arsitektur, rekayasa, Dan tata ruang.
  • Konsultasi spesialis.
  • Konsultan pelaksanaan konstruksi.

Adapun kualifikasi untuk SBU Jasa Perencanaan dan pengawasan yaitu:

  • Kualifikasi kecil Meliputi : K1 dan K2.
  • Kualifikasi Menengah meliputi M1 dan M2.
  • Kualifikasi Besar Meliputi B

Jenis SBU ini didasarkan pada dasar hukum LPJKN No. 2 tahun 2015 dan No.11 tahun 2013 mengenai Registrasi Usaha Jasa Perencanaan dan pengawasan Konstruksi.

3. SBU Jasa Konstruksi Terintegrasi

SBU Jasa Konstruksi terintegrasi diberikan kepada perusahaan untuk klasifikasi sebagai berikut:

  • Jasa terintegrasi untuk Infrastruktur transportasi.
  • Konstruksi penyaluran air dan pekerjaan sanitasi.
  • Konstruksi manufaktur.
  • Konstruksi fasilitas minyak dan gas.

Adapun kualifikasinya adalah kualifikasi Besar yakni B1 dan B2

Sertifikat untuk jasa konstruksi terintegrasi ini didasarkan pada dasar hukum peraturan LPJK No. 3 Tahun 2015 dan No.5 Tahun 2014 mengenai Registrasi Usaha Jasa Konstruksi.

Rincian Penggolongan Kualifikasi

rincian klasifikasi sertifikat badan usaha (SBU)
rincilan penggolongan SBU via pixabay.com

Penggolongan kualifikasi kerja pada SBU ditentukan berdasarkan kemampuan serta kompetensi perusahaan yang meliputi modal perusahaan,jumlah tenaga ahli, serta pengalaman kerja.

Tingkat golongan kualifikasi yang dimiliki sebuah perusahaan akan berpengaruh pada besar kecilnya nilai proyek yang dapat diberikan untuk dikerjakan.
Berikut rincian penggolongan kualifikasi perusahaan.

A. Kualifikasi Kecil

Kualifikasi kecil diberikan kepada sebuah badan usaha atau perusahaan konstruksi yang melaksanakan proyek dengan resiko dan biaya yang kecil serta dengan teknologi sederhana atau tinggi.

A.1. Kualifikasi Kecil K1

Kualifikasi Kecil K1 hanya dapat memiliki maksimal 2 klasifikasi dengan 4 sub klasifikasi untuk bidang usaha jasa Pelaksanaan Konstruksi.

Perusahaan dengan kualifikasi K1 diharuskan memiliki setidaknya 1 tenaga ahli yang telah memiliki sertifikat keterampilan (SKTK).

Jumlah kekayaan bersih yang dipersyaratkan adalah minimal Rp.50.000.000.

kualifikasi K1 adalah kualifikasi awal untuk perusahaan baru. oleh karena itu pada kualifikasi ini tidak membutuhkan pengalaman kerja.

A.2. Kualifikasi Kecil K2

Perusahaan dengan kualifikasi kecil K2 dapat memiliki maksimal 2 klasifikasi dengan 6 sub klasifikasi untuk bidang jasa Pelaksanaan Konstruksi.

Memiliki minimal 1 orang tenaga terampil yang telah memiliki sertifikat keterampilan.

Jumlah kekayaan bersih untuk kualifikasi K2 adalah minimal Rp.200.000.000 hingga Rp.500.000.000.

Telah memiliki pengalaman kerja berdasarkan sub bidang paling kumulatif minimal 1.7 Miliar yang didapatkan dalam jangka waktu 10 tahun.

A.3 Kualifikasi Kecil K3

perusahaan dengan kualifikasi Kecil K3 dapat memiliki maksimal 3 klasifikasi dengan 8 sub klasifikasi bidang usaha pada jasa pelaksanaan konstruksi.

Jumlah tenaga ahli yang dipersyaratkan pada klasifikasi ini adalah minimal 1 orang dengan syarat telah memegang sertifikat keahlian.

jumlah kekayaan bersih yang dipersyaratkan adalah minimal Rp. 350.000.000 hingga Rp.500.000.000.

Persyaratan pengalaman kerja pada kualifikasi K3 sama dengan yang dipersyaratkan pada kualifikasi K2 yakni pengalaman dengan total nilai komulatif sebesar Rp. 1.750.000.000 yang diperoleh dalam rentan waktu 10 tahun.

B. Kualifikasi Menengah

Kualifikasi Menengah merupakan kualifikasi yang diberikan kepada badan usaha atau perusahaan konstruksi yang melaksanakan proyek dengan tingkat sedang atau tinggi dengan biaya yang tidak kecil.

B.1. Kualifikasi Menengah M1

Badan usaha dengan kualifikasi M1 dapat memiliki maksimal 4 klasifikasi berbeda dengan 10 subklasifikasi pada bidang jasa pelaksanaan konstruksi.

Perusahaan dengan kualifikasi M1 disyaratkan memiliki setidaknya 1 tenaga ahli yang bertindak sebagai penanggung jawab teknik (PJT) dan setidaknya 1 tenaga ahli yang bertindak sebagai Penanggung Jawab Klasifikasi (PJK) dengan kualifikasi Ahli Muda.

Seorang ahli dengan kualifikasi Ahli Muda dapat menjadi Penanggung Jawab Kualifikasi (PJK) dapat menghandle dua klasifikasi berbeda.

Syarat minimal kekayaan bersih untuk perusahaan dengan kualifikasi M1 adalah sebesar Rp.500.000.000.

Bagi pemohon baru untuk kualifikasi M1 maka tidak dipersyaratkan pengalaman kerja.

Akan tetapi bagi pemohon lama maka dipersyaratkan pengalaman kerja secara kumulatif antara Rp.2.500.000.000 sampai Rp.833.000.000.000 yang didapatkan dalam rentan waktu 10 tahun.

B.2. Kualifikasi Menengah M2

Perusahaan dengan kualifikasi M2 dapat memiliki maksimal 4 klasifikasi yang berbeda-beda serta 12 subklasifikasi usaha pelaksana konstruksi.

Memiliki minimal 1 orang tenaga ahli sebagai penanggung jawab teknik (PJT) serta minimal 1 orang penanggung jawab klasifikasi (PJK) dengan sertifikat kualifikasi minimal Ahli Madya. Seorang ahli madya dapat menjadi penganggung jawab dua klasifikasi berbeda.

Syarat kekayaan bersih untuk perusahaan M2 adalah minimal Rp.2.000.000.000.

Syarat pengalaman kerja untuk perusahaan dengan klasifikasi M2 adalah Rp.10.000.000.000 sampai 3.330.000.000.000. yang diperoleh secara kumulatif dalam rentan waktu 10 tahun.

C. Kualifikasi Besar

Kualifikasi Besar adalah kualifikasi yang dimiliki oleh badan usaha konstruksi yang menjalankan atau mengerjakan proyek besar dengan resiko tinggi, menggunakan teknologi canggih atau tinggi, dengan biaya besar.

C.1. Kualifikasi Besar B1

Sebuah perusahaan dengan kualifikasi B1 dapat memiliki maksimal 4 klasifikasi yang berbeda dengan 14 sub klasifikasi untuk usaha jasa pelaksanaan konstruksi.

Wajib memiliki minimal satu orang tenaga ahli sebagai penanggung jawab teknik (PJT) serta satu orang penanggung jawab klasifikasi (PJK) dengan kualifikasi minimal Ahli Madya.

Minimal jumlah kekayaan bersih yang harus dimiliki oleh kualifikasi B1 adalah sebesar Rp.10.000.000.000.

Syarat pengalaman kerja adalah minimal Rp.50.000.000.000 yang didapatkan secara komulatif selama rentan waktu 10 tahun.

C.2. Kualifikasi Besar B2

Kualifikasi besar B2 dapat memiliki maksimal 4 klasifikasi dengan jumlah sub klasifikasi didasarkan pada kemampuan perusahaan.

Memiliki setidaknya 1 tenaga ahli sebagai penanggung jawab teknik dan minimal 1 tenaga ahli untuk penanggung jawab klasifikasi dengan kualifikasi minimal Ahli Madya atau Ahli Utama.

Jumlah minimal kekayaan bersih yang harus dimiliki adalah sebesar Rp.50.000.000.0000.

Memiliki pengalaman kerja maksimal Rp.83.330.000.000. untuk setiap sub bidang. Atau minimal Rp.250.000.000.000. secara kumulatif per sub bidang yang didapatkan dalam rentan waktu 10 tahun.

Itulah gambaran rinci mengenai macam-macam kualifikasi baik kecil, menengah, ataupun besar.

Ketentuan Penerbitan SBU

langkah-langkah penerbitan sertifikat badan usaha
tata cara penerbitan SBU via pixabay.com

Penerbitan SBU bagi perusahaan yang telah memenuhi kualifikasi dilakukan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK). Berikut ketentuan penerbitan SBU oleh LPJK:

  • LPJK Nasional bertugas menerbitkan Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan kualifikasi Besar (B, B1, B2).
  • LPJK Provinsi bertugas menerbitkan Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan kualifikasi Kecil (K1, K2) dan Menengah (M1, M2).

Syarat Permohonan Penerbitan SBU

Permohonan penerbitan usaha dapat dilakukan di instansi yang berwenang dengan melampirkan persyaratan yang telah ditetapkan yakni:

  1. Surat keputusan atau akta pendirian perusahaan yang diterbitkan oleh kementerian kehakiman.
  2. Salinan SKDP (Surat Keterangan Domisili Perusahaan).
  3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan.
  4. Salinan SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan).
  5. Salinan TDP (Tanda Daftar Perusahaan).
  6. Kartu identitas para pengurus perusahaan baik direksi, komisaris, maupun para pemegang saham.
  7. Salinan SPT Tahunan.
  8. Laporan Pajak untuk 3 bulan terakhir.
  9. Laporan neraca akuntan publik.
  10. Salinan sertifikat ISO (khusus untuk perusahaan kualifikasi besar)
  11. Salinan KTA dari organisasi Asosiasi Konstruksi.
  12. Salinan SKT (Surat Keterangan Terdaftar) dan SPPKP (Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak).
  13. Foto penanggung jawab (pimpinan) perusahaan sebanyak 6 lembar dengan ukuran 3×4.
  14. Daftar riwayat hidup penanggung jawab perusahaan.
  15. Salinan data-data Inventaris peralatan proyek yang dimiliki perusahaan.
  16. Salinan Sertifikat Keahlian PJT dan PJK.

Keterangan Tambahan :

Kualifikasi sertifikat akan disesuaikan nilai kekayaan bersih yang dimiliki oleh perusahaan berdasarkan aturan yang telah ditetapkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN).

Khusus untuk kualifikasi besar maka jumlah kekayaan perusahaan harus dibuktikan dengan laporan dari akuntan publik.

Untuk permohonan peningkatan kualifikasi SBU, maka perusahaan wajib melampirkan salinan kontrak kerja serta keterangan serah terima pekerjaan dengan nilai proyek yang disesuaikan dengan aturan LPJKN.

Gambaran Umum Proses Penerbitan Sertifikat Badan Usaha

Berikut gambaran singkat poin-poin permohonan serta penerbitan sertifikat badan usaha:

  • Pemilihan klasifikasi serta sub klasifikasi.
  • Proses Sertifikasi tenaga ahli yang akan menjadi penanggung jawab teknik dan penanggung jawab klasifikasi.
  • Proses Pendaftaran untuk menjadi anggota asosiasi perusahaan konstruksi.
  • Proses sertifikasi serta registrasi untuk penerbitan SBU.

Demikianlah penjelasan mengenai sertifikat badan usaha (SBU), semoga bermanfaat.

Leave a Comment