Referensi Lengkap Pembuatan Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP)

Surat Keterangan Domisili Perusahaan – Memiliki kejelasan kejelasan legalitas adalah salah satu hal yang terpenting untuk dipenuhi oleh seorang pengusaha. Tidak terkecuali dengan kejelasan lokasi usaha itu sendiri.

Layaknya seorang penduduk, sebuah usaha juga harus memiliki keterangan lokasi atau domisili yang jelas sebagaimana yang diatur dalam peraturan negara.

Jika kejelasan domisili seorang penduduk dapat dibuktikan dengan kartu tanda penduduk (KTP) maka kejelasan lokasi sebuah usaha atau perusahaan di buktikan dengan Surat Keterangan Domisili Perusahaan atau SKDP yang merupakan representasi dari bukti lokasi keberadaan sebuah usaha yang sah.

Apa Itu SKDP?

Surat keterangan domisili sebuah unit usaha
Flickr.com

Surat Keterangan Domisili Perusahaan adalah surat yang menerangkan perihal domisili atau lokasi tetap sebuah perusahaan.

Seperti halnya kartu tanda penduduk, alur penerbitan sebuah SKDP juga harus melalui beberapa pos pengantar mulai dari pengantar RT, RW, ditandatangan oleh kepala desa atau kepala kelurahan hingga ke penerbitan oleh kecamatan.

Hal tersebut berlaku baik perusahaan yang berada di kota maupun yang berada di pedesaan.

Apa Tujuan Pengurusan SKDP?

Meskipun pemerintah tidak mengatur mengenai sanksi ketiadaan SKDP oleh sebuah perusahaan, akan tetapi kpemilikan SKDP merupakan salah satu hal yang sangat krusial bagi sebuah perusahaan, baik skala besar maupun skala UKM.

Hal tersebut dikarenakan surat keterangan tersebut termasuk dalam sayarat-syarat pelengkap yang harus ada saat seseorang ingin mengurus kelengkapan administrasi suatu usaha.

Beberapa pengurusan administrasi usaha yang membutuhkan SKDP sebagai lampiran diantaranya adalah Surat Izin Usaha Perdagangan, pembuatan Tanda Daftar Perusahaan, dan pengurusan Nomor Pokok Wajib Pajak perusahaan.

Selain itu, Surat Keterangan Domisili Perusahaan ini juga akan dibutuhkan pada kebutuhan administrasi operasional usaha untuk kedepannya seperti pengurusan nomor untuk produk Pangan Industri Rumah Tangga atau PIRT, permohonan sertifikat SNI, pengurusan label Halal, dll.

Oleh karena itu, pengurusan SKDP ini sangat penting untuk diperhatikan untuk menunjang kelangsungan usaha anda kedepannya.

Syarat Membuat Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP)

Melengkapi syarat pengajuan skdp
Pixabay.com

Dalam pengajuan pembuatan SKDP, seorang pemohon akan di isyaratkan untuk melengkapi beberapa berkas kebutuhan penerbitan.

Namun perlu diketahui, berkat persyaratan yang harus dilengkapi kemungkinan akan berbeda-beda untuk setiap daerah tergantung kondisi daerah masing-masing.

Untuk permasalahan gedung perusahaan, pemerintah membagi dalam dua kondisi yakni gedung milik sendiri atau gedung yang di sewa. Berikut penjelasannya.

Syarat-Syarat Permohonan Untuk Perusahaan Dengan Gedung Milik Pribadi

Menyiapkan surat permohonan penerbitan SKDP yang telah ditandatangani oleh pimpinan perusahaan yang ditujukan kepada pihak yang berwewenang di kantor kelurahan, dalam hal ini pada bagian Kasatlak PTSP.

1. Surat Permohonan

Membuat surat permohonan dimana surat permohonan tersebut juga dilengkapi dengan informasi singkat mengenai perusahaan seperti jenis usaha, jumlah pegawai, dll

2. Surat Pernyataan

Membuat surat penyataan yang menyatakan mengenai kebenaran dokumen-dokumen yang terlampir.

3. Akta Pendirian Perusahaan

Menyiapkan akta pendirian perusahaan yang sah.

4. KTP dan NPWP

Menyiapkan KTP dan foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak(NPWP) penanggung jawab perusahaan.

5. Surat Sah Kepemilikan Lahan

Menyertakan surat – surat yang membuktikan kepemilikan tanah yang sah baik berupa Surat Hak Milik, Akta Jual Beli, dll.

6. PBB Terbaru

Memperlihatkan bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan terbaru.

7. Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Menyiapkan surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang sesuai dengan peruntukan perkantoran atau perusahaan.

8. Keterangan BPJS Ketenagakerjaan

Surat keterangan telah terdaftar di BPJS Ketenaga kerjaan.

9. Surat Kuasa Pengurusan (Opsional)

Jika pengurusan SKDP di kurasakan kepada pihak ketiga maka surat kuasa kepada pihak tersebut juga harus dilampirkan.

Syarat-Syarat Permohonan Untuk Perusahaan Dengan Gedung Sewaan

Untuk persyaratan permohonan SKDP bagi perusahaan yang menggunakan gedung yang dikontrak atau gedung sewaan maka perusahan harus melampirkan bukti penyewaan berupa surat Perjanjian Sewa Gedung yang telah dibuat bersama pemilik gedung.

Syarat tersebut dilampirkan sebagai pengganti lampiran surat Izin Mendirikan Bangunan, serta lampiran kepemilikan lahan yang diwajibkan bagi perusahaan dengan gedung pribadi.

Bagaimana Langkah – Langka Pengurusan SKDP

Langkah-langkah pengurusan skdp
Pixabay.com

Setelah semua syarat telah terpenuhi maka saatnya untuk melaksanakan pengajuan. Berikut beberapa langkah-langkah pengajuan SKDP:

1. Meminta surat pengantar kepada RT maupun RW

Hal pertama yang harus dilakukan adalah meminta surat pengantar dari RT dan RW setempat. Permohonan surat pengantar tersebut sepenuhnya tidak dipungut biaya alias gratis.

2. Melakukan Pengajuan Ke Kantor Desa/Lurah Setempat

Setelah surat pengantar dari RT dan RW telah didapatkan maka saatnya anda melakukan pengajuan ke kantor desa atau lurah setempat yang dilengkapi dengan segala persyaratan yang dibutuhkan.

3.Melakukan Pengisian Formulir Permohonan

Saat mengajukan permohonan, pihak pemohon akan diberika formulir isian dari pihak kelurahan setempat untuk diisi yang kemudian akan diserahkan bersama berkas-berkas persyaratan yang telah disiapkan sebelumnya.

Penerbitan SKDP

Setelah semua prosedur dan persyaratan terpenuhi, maka pihak kelurahan akan mengolah data-data tersebut dan jika telah memenuhi persyaratan akan dilakukan penerbitan yang biasanya akan ditandatangani oleh pihak kecamatan.

Lama proses penerbitan akan berbeda-beda setiap daerah, namun umumnya hanya memakan waktu tiga hingga sepuluh hari kerja.

Berapa Biaya Penerbita SKDP?

Pada dasarnya pemerintah tidak memungut biaya dalam hal penerbitan surat keterangan domisili perusahaan ini.

Apabila pihak pemohon dimintai sejumlah biaya dalam proses pembuatannya maka pihak pemohon perlu untuk meminta kejelasan biaya tersebut.

Hal tersebut di maksudkan agar pihak pemohon memperoleh kejelasan mengenai transparansi pemerintah mengingat setiap daerah memiliki aturan yang berbeda-beda mengenai hal tersebut.

Berapa Lama Masa Berlaku SKPD?

Masa berlaku SKDP diberikan berdasarkan jenis domisili yang digunakan dimana masa berlaku yang diberikan berkisar antara 1 hingga 5 tahun.

Setelah masa berlaku berakhir maka pihak perusahan dapat kembali mengajukan perpanjangan masa berlaku kepada pemerintah setempat.


Demikianlah ulasan singkat mengenai surat keterangan domisili perusahaan (SKDP) semoga bermanfaat.

Leave a Comment